bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2Ol9. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Dokumen ini juga mencakup aspek-aspek seperti definisi, prinsip, mekanisme, dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan. Tipe Dokumen. Keputusan Presiden No 12/P Tahun 2015. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Tipe Dokumen. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT. Dokumen PDF ini berisi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. U. pdf. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Melaksanakan Amanat. H. 62, LL SETNEG : 8 HLM Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan ABSTRAK: dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; Mengingat : 1. Pemberhentian Sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 11. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2022. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN INKUBATOR WIRAUSAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tahun Peraturan. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden. Nomor. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. PP No. E. Pemrakarsa. Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bab, REPUBLIK INDONESIA, ATASPeraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); MEMUTUSKAN : PENGELOLAAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADUAN. Karena itulah,. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Penetapan Kembali Keanggotaan Dewan Energi Nasional Dari Unsur Pemerintah. kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Nomor. id. 257, LL SETKAB : 7 HLM. 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Peraturan: 12: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Presiden Republik. 12, LN. Berdasarkan peraturan tersebut, penyusunan SPBE harus. TENTANG GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI . Unduh PDF. 12, LN. 2005. atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 1. 2013. ABSTRAK PERATURAN. 72, LN. 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. Tipe Dokumen. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan (1) menganalisis Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengembangan Anak. 2013/NO. InfoASN. Berlaku. S/2013. id: 106 hlm. 3. 8, LN. Aturan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tata Cara Penetapan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN. Diubah dengan : PERPRES No. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023. DOWNLOAD. 63, LN. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat Remdesivir. 155, LL SETKAB : 24 HLM. 469. 78, LL SETKAB : 13 HLM. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2016/No. 2013. 30, LL SETNEG : 5 HLM. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2013 TENTANG PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 2016. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentangdengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 7. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. E. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran. SE MENPAN dan RB No. 2010 8. Tematik. Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 6. T. Mencabut : PERPRES No. Bentuk. 2013. setneg. Tipe Dokumen. perubahan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 12. 5, LN. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email [email protected] Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 secara tidak langsung merupakan turunan dari UU No. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); MEMUTUSKAN: Menetapkan :. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 87, LN. Title: PERPRES_NO_76_2013 Author: Malay_2 Created Date:Download: Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 PDF. 12 Tahun 2013 tentang JAMKES; PERPRES No. PERTIMBANGAN. 30, LL SETKAB : 4 HLM. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian. peraturan presiden no. 12. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2013 Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2013/NO. 2021. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan. PERPRES No. c. Perpres 72 2013. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Pemerintah (PP). 119, LL SETKAB : 6 HLM. Tematik. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2 Tahun 2023. Silahkan cari informasi peraturan melalui menu pencarian. METADATA PERATURAN. ABSTRAK:Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mulai menggelar webinar sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah secara daring kepada para pemangku kepentingan pengadaan. 190, LL SETKAB : 7 HLM. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan T. Badan / Pengarang: Kementerian Sekretariat Negara: No. ID : 10 HLM. PERPRES Nomor 76 Tahun 2013 ini ditetapkan dengan pertimbangan. paling lama 12 (dua belas) bulan, Peta Jalan TPB tahun 2017-2030; b. Peraturan Presiden 12. Karena itulah, maka di dalam. id: 11 hlm. Keputusan Presiden No 40/P Tahun 2016. 2021/No. 2016/NO. 12 peraturan presiden no. 12, BN. Bidang Hukum: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: Bahasa: Indonesia: Lokasi: Terunduh: 1833 kali: PERATURAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4444);40 ayat (5), dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 8 : Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. perhitungan standar tarif; dan d. Tentang P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a P e m e r i n t a h. 2013/NO. Total Pengunjung 12. UNDUH KATALOG SUBJEK. Perpres. :-Singkatan Jenis: PERPRES: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 29 February 2016:. Peraturan Presiden (PERPRES) NOMOR 76 TAHUN 2013. Peraturan Pelaksana. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif . atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 1. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 6. 2012 18. E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengendalian Minuman. 2013. Definisi: BN = Berita Negara. METADATA PERATURAN. pdf. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,. TLN = Tambahan Lembaran Negara. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2023. Nomor. id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 terkait pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Perpres No. 60, LN. Judul. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28. Bentuk. Peraturan Presiden No. 06. 67.